 | |
| FORUM UMAT BERAGAMA UNTUK SORONG DAMAI |
Kamis, 29 Mei 2014
Selasa, 27 Mei 2014
 |
| Ilustrasi |
Polda
Papua meringkus dua penyeludup senjata api dan amunisi dari Filipina,
Senin 19 Mei 2014. Rencananya senjata yang diselundupkan akan dipasok
untuk kelompok separatis bersenjata di Pegunungan Papua (OPM)
Dari
tangan pelaku disita satu pucuk senjata jenis AR 15, satu FN 46, satu
revolver, dan tiga magasin, 22 butir amunisi, serta uang Rp80
juta."Ini akan dipasok ke kelompok kriminal di Pegunungan
Papua," kata Juru Bicara Polda Papua Kombes Pudjo Sulistyo
kepada wartawan.
Menurut Pudjo, penyelundup yakni YM, senjata itu dibeli langsung dibeli dari Filipina melalui jalur laut. "Dia masuk ke Filipina melalui Manado lalu menyeberang ke Sanger, kemudian naik speed boath selama 6 jam masuk ke Filipina Selatan," kata Pudjo.
Setelah membeli senjata api dan amunisi, YM kembali masuk Indonesia melalui jalur laut dengan rute yang sama.
Dari Manado, YM menuju Papua menggunakan Kapal Penumpang Lambelu dengan tujuan Nabire. Setelah tiba di Nabire, rencananya, YM akan menuju Pegunungan Papua untuk mendistribusikan senjata api dan amunisi tersebut.
Menurut Pudjo, penyelundup yakni YM, senjata itu dibeli langsung dibeli dari Filipina melalui jalur laut. "Dia masuk ke Filipina melalui Manado lalu menyeberang ke Sanger, kemudian naik speed boath selama 6 jam masuk ke Filipina Selatan," kata Pudjo.
Setelah membeli senjata api dan amunisi, YM kembali masuk Indonesia melalui jalur laut dengan rute yang sama.
Dari Manado, YM menuju Papua menggunakan Kapal Penumpang Lambelu dengan tujuan Nabire. Setelah tiba di Nabire, rencananya, YM akan menuju Pegunungan Papua untuk mendistribusikan senjata api dan amunisi tersebut.
Sungguh
hal seperti itu sangat rawan apabila Polda papua tidak berhasil
Membekuk kedua Pelaku dan Saya yakin Masih Banyak Oknum-oknum yang
masih berusaha untuk melakukan penyelundupan senjata ke dalam
indonesia, itu merupakan tindakan yang ilegal dan harus ditindak
lanjuti.
Sumber:
http://nasional.news.viva.co.id/
Minggu, 25 Mei 2014
Dua Aktivis KNPB yang Berhasil di Amankan Akibat Meresahkan Warga di OKABA Kabupaten MERAUKE
TNI/POLRI di bantu dengan Warga
setempat Behasil mengamankan dua orang aktivis Anggota KNPB yang
meresahkan warga setempat atas nama Ferdinandus Blagaize dan
Setentinus Blagaize di kampung Okaba Distrik Okaba Kabupaten
Merauke(24/05), kedua orang ini di tangkap akibat membawa selebaran
yang isinya tentang Referendum/ajakan-ajakan negatif untuk di
Sosialisasikan kepada Masyarakat di kampung Okaba tersebut.Sampai
saat ini kedua pelaku masih di tahan di polsek Okaba berserta dengan
barang bukti.(26/05)
Rabu, 21 Mei 2014
Di Gantikannya Moana Karkas (Mantan PM Vanuatu) Oleh Joe Natuman.
Moana
Karkas yang Baru Memerintah selama 13 Setengah bulan, dan akhirnya
menyerahkan Kekuasan sebagai PM Vanuatu kepada penggantinnya yaitu
Joe Natuman, Sedangkan Wakil PM di Jabat oleh pemimpin Nasional
Partai Persatuan Ham Lini , sementara mantan Perdana Menteri Sato
Kilman menjadi Menteri Luar Negeri . Alfred Carlot sebagai Menteri
Kehakiman , George Wells sebagai Menteri Kesehatan dan Charlot Salwai
Menteri Dalam Negeri.
Politik
internal Vanuatu memang dinamis. Masa kepemimpinan Perdana Menteri
tergantung pada mosi ketidakpercayaan Parlemen. PM. Moana Kalosil
dilengserkan karena isu Proyek Airport International ,Ijin
kependudukan ganda, dan sentimen lainnya seperti latar belakang
Moana yang Polinesia.
Sementara
itu, Kiery Manasseh, salah satu Senior staf Komunikasi diThe
Pacific Institute of Public Policy seperti
yang diwawancarai di salah salah satu stasiun Radio di Australia memprediksi bahwa ini suatu tantangan bagi Joe Natuman
karena menunjuk Sato Kilman sebagai Menteri Luar Negeri yang pro
Terhadap negara Indonesia.
Sangat
menarik untuk melihat bagaimana Natuman bisa bekerja dengan Sato, dan
terutama dalam kaitannya dengan Indonesia menjadi bagian dari MSG .
Di bawah Sato, Indonesia dimasukan dan menjadi bagian dari MSG
sebagai observer, sehingga adalah salah satu area di mana orang masih
bisa memiliki beberapa keraguan apakah pemerintah ini akan
berlangsung dan ini kunci tantangan bagi Natuman”, kata Manasseh.
Sebelumnya,
dibawa Perdana Menteri Moana, Joe Natuman adalah wakil khusus untuk
dekoloniasi di PBB. Pada bulan Januari lalu, Joe Natuman juga
memboikot kunjungan delegasi MSG ke West Papua karena dinilai
merupakan kepentingan ekonomi Indonesia, bukan untuk mendengar
perjuangan bangsa Papua.
Joe
Natuman belum mengeluarkan pernyataan tentang perjuangan West Papua,
namun ia mengatakan bahwa ia ingin Vanuatu kembali pada nilai-nilai
akar. “Pada dasarnya, saya ingin kita kembali ke akar kita dan
mengarahkan negara dan memastikan bahwa kita hidup dalam batas
kemampuan kita,” kata Natuman.
Minggu, 18 Mei 2014
Senin, 28 April 2014
Kembalinya Papua Ke NKRI
 |
| Gambar ilustrasi |
Papua merupakan salah satu wilayah bagian dari NKRI (Negara
Kesatuan Republik Indonesia) yang terletak sebelah utara Negara
Australia dan merupakan wilayah paling timur Indonesia.Papua
merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland, Papua
juga memiliki anugerah sangat besar yang diberikan oleh Tuhan YME
berupa sumber daya alam yang sangat melimpah. Kawan, di sini sa
akan kasih tau tentang sejarah bahwa papua resmi dan sah kembali ke
NKRI menurut hukum Internasional.
Papua memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah karena
itulah Belanda menjajah Indonesia, Belanda bersikeras enggan
mengembalikan Papua ke pangkuan NKRI. Negara Belanda dalam menjajah
Indonesia terkenal sekali sifat kelicikannya, begitu juga saat
berada di Papua. Penjajah Belanda dengan sengaja mengingkari
kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan bersikeras
tidak mau mengembalikan Papua ke dalam pangkuan NKRI.
Kelicikan Belanda ini membuat seluruh rakyat Indonesia geram, dengan memaksa indonesia bertindak sebagai berikut :
1. Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 23 Agustus 1949.
Konferensi ini dilakukan di Den Haag Belanda. Dalam perjanjian itu disepakati bahwa seluruh bekas jajahan Belanda adalah wilayah Republik Indonesia, kecuali Papua Barat akan dikembalikan Belanda ke pangkuan NKRI 2 (dua) tahun kemudian.
2. Operasi Trikora (Tri Komando Rakyat) 19 Desember 1961.
Masih dengan sifat liciknya, Belanda telah melanggar kesepakatan yang dihasilkan oleh KMB. Tidak hanya sekedar bertahan di Papua, tetapi tindakan yang dilakukan oleh Belanda lebih dari itu, Belanda malah mempersiapkan langkah-langkah untuk memisahkan Tanah Papua dari NKRI. Belanda dengan sengaja membentuk Dewan Nasional Papua yang saat ini menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM). Belanda dengan serius menskenariokan Papua dimerdekakan secara tergesa-gesa lalu dilanjutkan pendeklarasian Negara boneka buatan Belanda ini pada tanggal 1 Desember 1961.
Tindakan licik Belanda yang membentuk Negara boneka di Papua itu membuat rakyat Indonesia semakin marah. Maka pada tanggal 19 Desember 1961 di Alun-alun Utara Jogjakarta, Presiden Indonesia Soekarno mengumumkan Trikora untuk mengembalikan Papua (saat itu Irian Barat) kepangkuan NKRI.
3. New York Agreement 15 Agustus 1962.
Perjanjian ini difasilitasi oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dengan perwakilan dari Indonesia oleh Soebandrio dan Belanda diwakili oleh Jan Herman van Roijen dan C.W.A. Schurmann. Isi dari perjanjian New York ini adalah memuat road map penyelesaian sengketa atas wilayah Papua/Irian Barat. Dari hasil perjanjian ini disetujui dan disahkan oleh PBB dengan nama Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1752 yang mulai berlaku 21 September 1962.
4. Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) 1969.
Dari hasil New York Agreement itu menghasilkan sebuah rancangan yang memberikan rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Pepera dilaksanakan pada tahun 1969 yang menghasilkan bahwa rakyat Papua setuju untuk bersatu dengan Indonesia.
Bukti-bukti sejarah diatas juga dibeberkan secara detail oleh pelaku sejarah yang menjadi saksi kunci tentang proses kembalinya Papua ke Pangkuan Ibu Pertiwi (NKRI) Bapak Ramses Ohee pada acara dialog dengan tema “Menjaga Kedaulatan NKRI, Guna Mencegah Disintegrasi Bangsa Di Tanah Papua”. Acara dialog ini diadakan oleh stasiun televisi TVRI (Televisi Republik Indonesia) Papua pada Selasa malam tanggal 25 Maret 2014.
“Saya selaku pelaku sejarah, orang tua yang masih hidup, menilai ada pihak-pihak yang sengaja membelokkan sejarah Papua untuk memelihara konflik di Tanah Papua. Sejarah masuknya Papua ke dalam NKRI sudah benar, hanya saja dibelokkan sejumlah warga tertentu yang kebanyakan generasi muda”, Ungkap Ramses Ohee yang juga merupakan Ondoafi Waena itu.
Beliau juga menjelaskan fakta sejarah yang lain yang ada di Papua seperti masalah perwakilan pemuda Papua yang hadir dalam kegiatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sayangnya masih ada yang beranggapan Pemuda perwakilan Papua tidak hadir dalam kegiatan Sumpah Pemuda tersebut. “ini keliru, karena justru sebaliknya. Para Pemuda Papua hadir dan berikrar bersama Pemuda dari daerah lainnya. Ayah saya Poreu Ohee adalah salah satu Pemuda Papua yang hadir pada saat itu,” tegasnya.
Ketika disinggung masalah PM (Perdana Menteri) Vanuatu Moana Carcasses Kalosil terkait dengan pernyataannya tentang persoalan di Papua pada sidang HAM (Hak Asasi Manusia) di PBB, Ramses menilai bahwa peryataan tersebut tidak rasional dan tidak valid, sebab PM Vanuatu tidak mengetahui secara pasti kondisi yang ada di Papua.
Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Paskalis Neteb. Beliau menilai pernyataan dari PM Vanuatu merupakan pernyataan pribadi, bukan mewakili masyarakat Vanuatu dan juga tidak mewakili seluruh negara di Pasifik. Menurut beliau pula hal ini dibuktikan saat kedatangan Melanesia Spearhead Group (MSG) ke Papua beberapa waktu lalu di mana mereka sangat mengagumi kemajuan rakyat Papua.
Bapak Paskalis sangat menaruh harapan besar kepada Pemerintah Papua untuk dapat memfasilitasi pertemuan dengan melibatkan Lembaga Adat, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Pemuda serta Gereja untuk menyatukan pemahaman dalam rangka pembangunan di Papua.
Dalam acara diaolog tersebut, harapan untuk membangun Papua untuk lebih maju lagi juga di sampaikan oleh Koordinator Lemhanas (Lembaga Pertahanan Nasional) Republik Indonesia wilayah Timur angkatan IV Tahun 2013, Hendrik Yance Udam. Pihaknya juga menghimbau kepada rekan-rekan Pemuda Papua untuk mengisi pembangunan saat ini dan tidak terpengaruh dengan kondisi politik serta mengarahkan kekuatan bersama sebelum era perdagangan pasar bebas.
Kawan ,Bukti-bukti sejarah tentang kembalinya Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi su jelas sekali to. Maka kepada seluruh generasi Papua yang menjadi tunas Bangsa negara ini, inilah saatnya kita rapatkan barisan untuk dapat berpartisipasi dalam membangun Papua dalam Bingkai NKRI.
Sumber : damaipapua.com/kembalinya-papua-ke-nkri
SELALU RAPATKAN TALI PERSAUDARAAN ANTAR SESAMA
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
Kelicikan Belanda ini membuat seluruh rakyat Indonesia geram, dengan memaksa indonesia bertindak sebagai berikut :
1. Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 23 Agustus 1949.
Konferensi ini dilakukan di Den Haag Belanda. Dalam perjanjian itu disepakati bahwa seluruh bekas jajahan Belanda adalah wilayah Republik Indonesia, kecuali Papua Barat akan dikembalikan Belanda ke pangkuan NKRI 2 (dua) tahun kemudian.
2. Operasi Trikora (Tri Komando Rakyat) 19 Desember 1961.
Masih dengan sifat liciknya, Belanda telah melanggar kesepakatan yang dihasilkan oleh KMB. Tidak hanya sekedar bertahan di Papua, tetapi tindakan yang dilakukan oleh Belanda lebih dari itu, Belanda malah mempersiapkan langkah-langkah untuk memisahkan Tanah Papua dari NKRI. Belanda dengan sengaja membentuk Dewan Nasional Papua yang saat ini menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM). Belanda dengan serius menskenariokan Papua dimerdekakan secara tergesa-gesa lalu dilanjutkan pendeklarasian Negara boneka buatan Belanda ini pada tanggal 1 Desember 1961.
Tindakan licik Belanda yang membentuk Negara boneka di Papua itu membuat rakyat Indonesia semakin marah. Maka pada tanggal 19 Desember 1961 di Alun-alun Utara Jogjakarta, Presiden Indonesia Soekarno mengumumkan Trikora untuk mengembalikan Papua (saat itu Irian Barat) kepangkuan NKRI.
3. New York Agreement 15 Agustus 1962.
Perjanjian ini difasilitasi oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dengan perwakilan dari Indonesia oleh Soebandrio dan Belanda diwakili oleh Jan Herman van Roijen dan C.W.A. Schurmann. Isi dari perjanjian New York ini adalah memuat road map penyelesaian sengketa atas wilayah Papua/Irian Barat. Dari hasil perjanjian ini disetujui dan disahkan oleh PBB dengan nama Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1752 yang mulai berlaku 21 September 1962.
4. Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) 1969.
Dari hasil New York Agreement itu menghasilkan sebuah rancangan yang memberikan rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Pepera dilaksanakan pada tahun 1969 yang menghasilkan bahwa rakyat Papua setuju untuk bersatu dengan Indonesia.
Bukti-bukti sejarah diatas juga dibeberkan secara detail oleh pelaku sejarah yang menjadi saksi kunci tentang proses kembalinya Papua ke Pangkuan Ibu Pertiwi (NKRI) Bapak Ramses Ohee pada acara dialog dengan tema “Menjaga Kedaulatan NKRI, Guna Mencegah Disintegrasi Bangsa Di Tanah Papua”. Acara dialog ini diadakan oleh stasiun televisi TVRI (Televisi Republik Indonesia) Papua pada Selasa malam tanggal 25 Maret 2014.
“Saya selaku pelaku sejarah, orang tua yang masih hidup, menilai ada pihak-pihak yang sengaja membelokkan sejarah Papua untuk memelihara konflik di Tanah Papua. Sejarah masuknya Papua ke dalam NKRI sudah benar, hanya saja dibelokkan sejumlah warga tertentu yang kebanyakan generasi muda”, Ungkap Ramses Ohee yang juga merupakan Ondoafi Waena itu.
Beliau juga menjelaskan fakta sejarah yang lain yang ada di Papua seperti masalah perwakilan pemuda Papua yang hadir dalam kegiatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sayangnya masih ada yang beranggapan Pemuda perwakilan Papua tidak hadir dalam kegiatan Sumpah Pemuda tersebut. “ini keliru, karena justru sebaliknya. Para Pemuda Papua hadir dan berikrar bersama Pemuda dari daerah lainnya. Ayah saya Poreu Ohee adalah salah satu Pemuda Papua yang hadir pada saat itu,” tegasnya.
Ketika disinggung masalah PM (Perdana Menteri) Vanuatu Moana Carcasses Kalosil terkait dengan pernyataannya tentang persoalan di Papua pada sidang HAM (Hak Asasi Manusia) di PBB, Ramses menilai bahwa peryataan tersebut tidak rasional dan tidak valid, sebab PM Vanuatu tidak mengetahui secara pasti kondisi yang ada di Papua.
Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Paskalis Neteb. Beliau menilai pernyataan dari PM Vanuatu merupakan pernyataan pribadi, bukan mewakili masyarakat Vanuatu dan juga tidak mewakili seluruh negara di Pasifik. Menurut beliau pula hal ini dibuktikan saat kedatangan Melanesia Spearhead Group (MSG) ke Papua beberapa waktu lalu di mana mereka sangat mengagumi kemajuan rakyat Papua.
Bapak Paskalis sangat menaruh harapan besar kepada Pemerintah Papua untuk dapat memfasilitasi pertemuan dengan melibatkan Lembaga Adat, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Pemuda serta Gereja untuk menyatukan pemahaman dalam rangka pembangunan di Papua.
Dalam acara diaolog tersebut, harapan untuk membangun Papua untuk lebih maju lagi juga di sampaikan oleh Koordinator Lemhanas (Lembaga Pertahanan Nasional) Republik Indonesia wilayah Timur angkatan IV Tahun 2013, Hendrik Yance Udam. Pihaknya juga menghimbau kepada rekan-rekan Pemuda Papua untuk mengisi pembangunan saat ini dan tidak terpengaruh dengan kondisi politik serta mengarahkan kekuatan bersama sebelum era perdagangan pasar bebas.
Kawan ,Bukti-bukti sejarah tentang kembalinya Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi su jelas sekali to. Maka kepada seluruh generasi Papua yang menjadi tunas Bangsa negara ini, inilah saatnya kita rapatkan barisan untuk dapat berpartisipasi dalam membangun Papua dalam Bingkai NKRI.
Sumber : damaipapua.com/kembalinya-papua-ke-nkri
SELALU RAPATKAN TALI PERSAUDARAAN ANTAR SESAMA
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
Rabu, 09 April 2014
Berhasilnya Yonif 751/Raider amankan pemilu
 |
| Gambar Ilustrasi |
PUNCAK JAYA 09 APRIL 2014 Batalyon Infanteri (Yonif) 751/Raider berhasil melindungi masyarakat yang ada di Kampung Irimuli Kabupaten Puncak Jaya ketika sedang melaksanakan pesta demokrasi Pemilu legislatif.
Keberhasilan itu juga berkat bantuan dari warga setempat yang melaporkan kepada Satgas (Satuan Tugas) pengamanan Pemilu Yonif 751/R pada hari Sabtu 5 April 2014 tentang ancaman yang dilakukan oleh pihak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kepada warga setempat untuk menggagalkan jalannya Pemilu legislatif 2014 yang dilaksanakan hari ini.
Untuk mengantisipasi upaya KKB menggagalkan Pemilu, maka tadi pagi sekitar pukul 06.00 WIT Satgas pengaman Pemilu Yonif 751/R melaksanakan pengamanan Pemilu di beberapa titik rawan yang berada di wilayah Kampung Irimuli komplek. Pada pukul 08.05 WIT tim pengamanan Pemilu mendapat gangguan tembakan dari KKB yang berjumlah 7 orang, kemudian tim pengamanan melakukan tembakan balasan dan berhasil melumpuhkan 1 orang KKB yang membawa senjata laras panjang dengan jenis SS1 R5 sementara 6 orang lainnya kabur melarikan diri ke hutan.
Tindakan yang dilakukan tim pengamanan Pemilu dari Yonif 751/R ini sudah sesuai dengan penekanan atau perintah dari Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Drs. Christian Zebua, M.M., bahwa “jika ada masyarakat sipil bersenjata yang mengganggu warga agar ditindak tegas sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku di negara indonesia ini”.
Setelah dilakukan patroli penyisiran selain berhasil mendapatkan senjata, tim pengamanan Pemilu Yonif 751/R juga berhasil mendapatkan 17 butir amunisi dan sebuah magazen.
Kasus ini kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian setempat untuk diamankan dan di tindaklanjuti.
Dalam hal ini TNI/POLRI patut di beri apresiasi karena mampu melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan prosedur yang ada.
Dalam hal ini TNI/POLRI patut di beri apresiasi karena mampu melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan prosedur yang ada.
